Oleh : Syukur Yakub
Mengutip dari apa yang di sampaikan pimpinan kami M.Afifudfin, bahwa Bawaslu merekomendasikan penundaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nasional 2019, karena DPT harus dipastikan akurat, komprehensif dan mutakhir.
Persoalan data pemilih memang menjadi persoalan klasik dari masa ke masa dalam pemilu kita, seakan tidak pernah habis persoalan yang timbul dari daftar pemilih ini, mulai dari warga yg tidak masuk dalam DPT dan juga indikasi ganda dalam DPT dan hal yang lain terkait persoalan DPT.
Dengan sistem yang mumpuni ,yang di miliki KPU nyatanya persoalan DPT juga belum terselesaikan dengan baik, kiranya perlu kebersamaan antara steakholder yg berurusan dengan data dalam hal ini Kemendagri melalu dirjen dukcapil dan jajaran di bawahnya untuk bersama KPU mengatasi hal ini.
Penetapan DPT secara Nasional pada tanggal 5 September yg lalu masih banyak menyisakan persoalan-persoalan, sehingga perlu di tunda untuk untuk di tetapkan ,sambil menunggu penyempurnaan dari kekurangan kekurangan yang muncul.
Bawaslu secara kelembagaan juga meminta menunda hasil penetapan tersebut dengan alasan untuk menjaga hak pilih rakyat agar tetap terlindungi.
Mengikuti instruksi dari Bawaslu RI dan DKI, kami Bawaslu Jakarta barat ,melakukan pencermatan data pemilih, dan hasilnya , kami menemukan 1.070 data yang terindikasi ganda dari 1.666.107 DPT Jakarta barat yang sudah di tetapkan, hal ini kita sudah serahkan dan sampaikan kepada KPU Jakarta barat untuk di tindak lanjuti temuan ini.
Harapan kita kedepannya mudah-mudahan, persoalan daftar pemilih tidak lagi menjadi persoalan klasik yang selalu berulang pada setiap momen penyelenggaraan pemilu, kebersamaan yang serius dari pemangku kepentingan untuk menyelesaikan hal ini patut kita tunggu, pemerintah dalam hal ini Kemendagri selaku regulator kependudukan dan penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu harus serius dan konsen dalam hal ini.
Kedepan kita ingin keadilan pemilu betul - betul di rasakan oleh masyarakat.
"Bersama rakyat awasi pemilu,bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu"
Tidak ada komentar:
Posting Komentar